Indonesian English

Rakor ULP Hasilkan Rekomendasi Rumusan Tentang Grand Desain Layanan.

ulp 1

Bandung – Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang akhirnya Rapat Koordinasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2017 yang dilakukan selama 4 hari telah menghasilkan rekomendasi berupa langkah dan kebijakan strategis yang dituangkan dalam bentuk Grand Design layanan pengadaan barang/jasa. Hasil berupa rumusan yang meliputi, pembinaan pengadaan barang dan jasa, strategi dan program, roadmap dan rencana aksi serta tindak lanjut dan mekanismenya.

Kegiatan rakor dibagi dalam tiga kelompok dengan metode pembahasan masing-masing kelompok dilakukan dengan cara diskusi dengan mempetakan permasalahan yang selama ini di hadapi dalam pengelolaan ULP, masing-masing kelompok selanjutnya menunjuk 3 (tiga) orang perwakilan yang menjadi tim perumus guna menyusun langkah-langkah penyelesaian permasalahan dibidang pengelolaa ULP melalui serangkaian rapat pleno, sidang komisi dan paripurna.

Grand desain Pengadaan Barang/jasa diharapkan dapat menjadi bagian  dari  program aksi kementerian yang ditindaklanjuti dengan menuangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) dan Program Aksi bagi unit kerja terkait  pada  periode 2017-2019 sehingga setiap   unit kerja yang menangani bidang pengadaan barang/jasa perlu memastikan bahwa rencana aksi yang tertuang menjadi  bagian  dari rencana  kerja tahunan  sesuai dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan dari grand desain Pengadaan Barang/jasa tersebut harus efektif dan berkelanjutan dan perlu didukung dengan mekanisme koordinasi, pemantauan  dan pengendalian yang efektif.

Dalam sambutan penutupan, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Tarsono meminta dukungan dan kerja sama serta saling bahu-membahu agar target meminimalisir praktek KKN dan pungli. Membangun komunikasi yang intensif agar berbagai penyesuaian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi kebijakan di masa yang akan datang.

 “Dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa dan pemerintah sesuai dengan amanat presiden Jokowi telah menginstruksikan “tidak boleh ada satu perakpun yang dikorupsi”, ucap Tarsono di Ballroom Hotel mercury. (24/3/2017).

“Rakor ini juga merupakan wadah bagi ULP untuk berkomunikasi dan  berkoordinasi antar ULP tingkat Eselon I dan Wilayah sehingga pengembangan ULP dan penyelesaian masalah dalam ULP dapat optimal,” tambahnya.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan tugas yang sangat penting dan strategis baik dari sisi kelembagaan, SDM yang mencakup kompetensi dan profesionalismenya maupun pembinaan teknisnya harus selalu mendorong penguatan peran ULP itu sendiri. Tarsono mengatakan bahwa rakor ini telah menghasilkan beberapa rencana aksi penting. “Jangan berhenti pada penyusunan rencana aksi tersebut,  karena kuncinya ada pada kita semua dan laksanakan hasil rumusan rakor ini karena salah satu indikator keberhasilan organisasi,” ucap Tarsono mengakhiri sambutannya. (Komar, Yatno. Foto: Asep).

ulp 2

ulp 3

ulp 4

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .