Indonesian English

Sekjen : Kami Menolak Negara Lemah Dalam Hal Penegakan Hukum Yang Bebas Korupsi".

DSC 7210

Jakarta (15/5). Hal tersebut dikatakan oleh Bambang Rantam Sariwanto ketika memberikan kuliah umum dalam acara Seminar Nasional di Kampus Universitas Negeri Jakarta. Lebih jauh Bambang Rantam sariwanto, Sekretaris Jenderal Kemenkumham, mengatakan bahwa untuk memperkuat hal tersebut perlu dilakukan langkah dalam hal penataan regulasi yang berkualitas kemudian penegakan hukum yang profesional dan membangun budaya hukum yang kuat. “Kalau hal tersebut dilakukan bersama maka akan menghasilkan pemerintah yang kuat dan bebas dari korupsi” kata Bambang.

Terkait dengan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM, Bambang Rantam mengatakan bahwa kemenkumham merupakan satu satunya K/L yang memegang fungsi sfasilitator utama bagi pembentukan peraturan perundang-undanga dan Sebagai satu-satunya K/L yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembalian pelanggar hukum menjadi anggota masyarakat yang taat hukum. Dalam hal keimigrasian, Bambang Rantam mengatakan fungsi imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang terdepan negara melalui fungsi keimigrasian terkait penegakan hukum ijin masuk/keluar orang dari/ ke Indonesia. Lebih jauh Bambang Rantam mengatakan bahwa Kemenkumham juga berfungsi sebagai penanggungjawab penerbitan ijin usaha badan hukum, pendaftaran fidusia, kenotariatan dan urusan harta peninggalan.

Dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta, Bambang Rantam juga menjelaskan tentang kondisi internal Kemenkumham, dimana beban kerja yang berat dengan sumber daya manusia yang terbatas tidak membuat Kemenkumham memberikan yang terbaik bagi pembangunan nasional. Dengan Jumlah pegawai lebih dari 42 ribu orang tersebar di seluruh Indonesia. “beban paling besar adalah di Ditjen Pemasyarakatan dimana jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan sebanyak 219.843 dan jumlah petugas 14.263 yang dibagi 3 shift yaitu berjumlah 3.556 orang, artinya 1 petugas menjaga 56 WBP” terang Bambang Rantam, tapi dengan keyakinan dan kerja keras permasalah over capasitas tersebut dapat di selesaikan secara baik. 

Dalam Seminar ini, hadir pula memberikan pemaparan adalah, Yoedhi Swastanto, Dirjen Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan, Prabawa Eka Susanta, Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik-Kesbangpol Kemendagri.  ( teguh/dedet, foto. Bowo)

DSC 7176

DSC 7228

DSC 7252

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .