Indonesian English

Penuhi Undangan Uni Eropa, Menkumham Pererat Hubungan RI - UE

Jakarta – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H. Laoly memenuhi undangan dari Kedutaan Besar Uni Eropa di Jakarta. Selain menjalin silaturahmi, pertemuan ini sebagai ajang untuk mempererat hubungan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI dengan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Vincent Guerend menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran Menkumham di Kantor Kedutaan Besar Uni Eropa, Jakarta. Guerend juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin antara Uni Eropa dengan Kemenkumham, antara lain mengenai Indikasi Geografis. “Kami juga mengucapkan selamat atas teregistrasinya Kopi Gayo Aceh yang telah terdaftar dalam Indikasi Geografis di Eropa. Semoga hal ini dapat memacu industri menengah yang ada di Indonesia untuk berkembang,” ujar Guerend, Jumat (09/06/2017).

Mendengar hal tersebut, Menkumham juga menyampaikan rasa terima kasih atas undangan dari Uni Eropa, dan kerja sama yang telah terjalin. “Terima kasih atas terdaftarnya Kopi Gayo sebagai Indikasi Geografis di Eropa. Semoga produk-produk lain segera menyusul,” ucap Yasonna di hadapan 22 duta besar yang tergabung dalam Uni Eropa.

Selain membahas mengenai Indikasi geografis, Menkumham dan para duta besar dari negara eropa yang tergabung dalam Uni Eropa juga membicarakan isu-isu aktual yang terjadi di Indonesia, antara lain proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, kesetaraan gender dan Hak Asasi Manusia (HAM), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih dalam pembahasan, dan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam melindungi seluruh warga negara, termasuk kaum minoritas.

Dalam sesi tanya jawab, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Casper Klynge, menanyakan perkembangan terkait bisnis dan investasi di Indonesia. Menkumham kemudian menjawab, bahwa saat ini Pemerintah Indonesia di bawa kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus melakukan deregulasi aturan untuk mempermudah berbisnis di Indonesia.

“Presiden Joko Widodo berulang kali mengatakan deregulasi aturan bisnis, agar Indonesia menjadi negara yang kompetitif, mampu bersaing dengan negara-negara lain, kita terus bekerja keras akan hal ini, dan ini menjadi perhatian utama kita,” tandas Yasonna. (Zaka. Edit: Yay)

 

  


 

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .