Peta Situs
- Home
- Profil
- Produk Hukum
- Undang Undang
- Undan-undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi
- Undang-undang Nomor 39 Tahun1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- Undand-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian Menjadi Undang-undang
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Perpu
- Perpu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Perpu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- Perpu Nomor 4 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasia
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan HAM
- Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian Hukum dan HAM KALTENG TA 2011
- Peraturan Presiden
- Peraturan Presiden No.23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011 - 2014
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Bulgaria Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik
- Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia Dengan Slovakia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik
- Keputusan Presiden
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
- Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
- Instruksi Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Menteri Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan
- peraturan Menteri Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI
- Peraturan Menteri Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Pedoman Wilayah Bebas Korupsi (WBK))
- Peraturan Menteri Nomor M.HH-04.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kunjungan Visa
- Peraturan Menteri Nomor M.HH-03.GR.01.06 TAHUN 2010 Tentang Visa Kunjungan Kedatangan
- Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Persyaratan Pengenaan Tarif
- Keputusan Menteri
- Keputusan Menteri Nomor : M.HH-01-KP.07.06 Tahun 2011 tentang Pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Wajib Melaporkan Harta Kekayaan
- Keputusan Menteri Nomor M.02.IZ.03.10 Tahun 2004 perubahan Ketiga Tentang Paspor
- Keputusan Menteri Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Nomor M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
- Keputusan Menteri Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi
- Keputusan Menteri Tentang Perkantoran Elektronis
- Instruksi Menteri
- Surat Edaran
- MoU
- Produk Kepegawaian
- Pengumuman Open Bidding Jabatan Kakanwil DKI Jakarta dan Kadiv PAS Kanwil DKI Jakarta
- PEMINDAHAN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
- Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor : M.HH.47.KP.03.03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Hukum dan HAM
- Pengangkatan dan alih tugas PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon III, IV dan V dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM
- SEK-52.KP.03.03 Tahun 2011 tentang pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI
- SEK-51.KP.03.03 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM
- KEPMENKUMHAM M.HH-46.KP.03.03 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN DAN ALIH TUGAS PNS DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
- Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pengangkatan dan Alih Tugas PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural Eselon III dan IV
- Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tentang Pengangkatan dan alih tugas PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon III, IV dan V
- Kepmen Nomor M.HH-42.KP.03.03 Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II
- Sanksi HukDis
- Undang Undang
- Unit Pusat
- Kantor Wilayah
- Pusat Informasi
- Agenda Kegiatan
- Galeri Foto
- Sample
- Law Center
- Press Conference
- Press Conference Menteri Hukum dan HAM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi
- Press Conference Menteri Hukum dan HAM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi_5
- Press Conference Menteri Hukum dan HAM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi_4
- Press Conference Menteri Hukum dan HAM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi_3
- Press Conference Menteri Hukum dan HAM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi_2
- Press Conference Menteri Hukum dan HAM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi_1
- Press Conference Menteri Hukum dan HAM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi
- Pelatihan LPSE Unit Pusat dan Kantor Wilayah Tahun 2011
- Albums: Kegiatan PPTI (Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Indonesia) Depkumham unit Daerah
- Video Streaming
- Majalah Hukum dan HAM
- Perpustakaan
- Indeks Berita
