Di Depan Tim Kunker DPR, Kakanwil Kemenkumham Jambi dan Jajaran Nyatakan Siap Laksanakan Pilkada Serentak

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 04 Desember 2020 44 Hit
Di Depan Tim Kunker DPR, Kakanwil Kemenkumham Jambi dan Jajaran  Nyatakan Siap Laksanakan Pilkada Serentak Jambi – Di depan rombongan Komisi III DPR RI yang tengah melaksanakan Kunjungan Kerjanya di Provinsi Jambi dengan menggelar pertemuan di Mapolda Jambi (3/12/20), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Jambi Jahari Sitepu menegaskan kembali komitmen Kanwil Kemenkumham Jambi untuk mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak ini dengan jujur dan adil, “serta Pegawai Kemenkumham Jambi tetap menjaga Netralitasnya,” tukas Kakanwil yang didampingi Pimpinan Tinggi Pratama serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Pejabat Administrator. Dalam hal pelaksanaan Pilkada Serentak…

Menkumham Yasonna Laoly Bangga Indonesia Toreh Sejarah di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 03 Desember 2020 85 Hit
Menkumham Yasonna Laoly Bangga Indonesia Toreh Sejarah di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Hasan Kleib sebagai Deputy Director General WIPO (World Intellectual Property Organization atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia). Inilah pertama kalinya salah satu putra terbaik Indonesia menduduki jabatan strategis di organisasi internasional tersebut. “Membanggakan dan menjadi torehan sejarah RI, untuk pertama kalinya wakil Indonesia menduduki jabatan strategis tinggi di organisasi internasional,” kata Yasonna, di Jakarta, Kamis (3/12/2020). Yasonna mengatakan, pencalonan Indonesia sebagai salah satu Deputy Director General WIPO sudah…

Bangun Kerja Sama dengan LKPP, Kemenkumham Cegah Permasalahan Hukum Pengadaan Barjas

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 03 Desember 2020 113 Hit
Bangun Kerja Sama dengan LKPP, Kemenkumham Cegah Permasalahan Hukum Pengadaan Barjas Jakarta - Salah satu kekhawatiran dari para pejabat fungsional pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah adalah terkait dengan masalah hukum. Solusinya adalah dengan membuat perjanjian kerja sama (PKS) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam pencegahan dan penanganan permasalahan pengadaan barjas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pencegahan dan penanganan permasalahan PBJ di lingkungan Kemenkumham bertujuan untuk bekerja sama terkait pendampingan dan penanganan permasalahan PBJ. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM LKPP, Robin Asad Suryo mengatakan perlunya meminimalisir,…

Perencanaan adalah Kunci Pengadaan Barang/Jasa yang Baik

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 03 Desember 2020 88 Hit
Perencanaan adalah Kunci Pengadaan Barang/Jasa yang Baik Jakarta - Hampir 50 persen dari persoalan pengadaan barang/jasa (barjas) di lingkungan pemerintah, berawal dari perencanaan yang kurang matang. Kuncinya ada pada melakukan penyusunan perencanaan pengadaan sejak dini, sehingga ketika pengadaan tersebut masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan pemilihan dan pelaksanaan kontrak, bisa berjalan dengan lancar. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Robin Asad Suryo mengatakan saat ini banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada tahapan pemilihan maupun pelaksanaan kontrak. Kata Robin, sebetulnya akar permasalahannya…

Kemenkumham Raih Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 03 Desember 2020 85 Hit
Kemenkumham Raih Tingkat Kematangan UKPBJ Level Proaktif Jakarta - Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berhasil meraih tingkat kematangan pengelolaan pengadaan barang/jasa (PBJ) level 3 atau proaktif yang diberikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tingkat kematangan ini menjadi salah satu indikator dalam pengembangan sistem PBJ yang bebas dari korupsi. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto mengatakan maturitas level 3 proaktif ini jangan hanya dijadikan seremonial, tapi harus diwujudkan secara nyata. “Sudah saatnya kita melakukan perubahan-perubahan yang fundamental dalam proses…

Sekjen Kemenkumham Lantik Pejabat Fungsional Kemasyarakatan Ahli Utama

Biro Humas, Hukum dan Kerjasama 02 Desember 2020 183 Hit
Sekjen Kemenkumham Lantik Pejabat Fungsional Kemasyarakatan Ahli Utama Jakarta -  Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Ayub Suratman sebagai Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Utama. Dalam arahannya, Bambang Rantam mengatakan kepada pejabat yang dilantik untuk  terus mengeluarkan karya dan berkontribusi untuk Kemenkumham. “Saya berharap  kepada pejabat fungsional ini agar dapat memberikan telaahan dan sekaligus memberikan masukan dalam rangka pengambilan kebijakan di jajaran masing masing serta sama-sama menjalankan pelayanan publik demi berkontribusi pada kemenkumham,” Kata Bambang Rantam di Longue Lt, 7 Gedung Kemenkumham, (2/12)…

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp : 021 - 5253004

email : .

email aduan : .