Tangerang - Sebuah mimpi besar yang digagas oleh puluhan pakar pidana tanah air sejak puluhan tahun silam, saat ini semakin mendekati babak akhir. Namun, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, tak ingin tergesa-gesa. Dirinya ingin agar upaya rekodefikasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berjalan sempurna dan menjadi warisan yang terbaik bagi generasi mendatang.
Yasonna yang mengutip pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, memastikan pengesahan RUU KUHP rampung pada tahun ini, meski bukan pada 17 Agustus 2018. "Jangan tergesa-gesa, tapi kita inginkan tahun ini selesai," ucap Yasonna di Bandara International Hotel, Tangerang.
Dalam kesempatan sebagai narasumber kegiatan 'Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Undang-Undang tentang KUHP', Yasonna sengaja mengundang para pakar hukum pidana dari berbagai universitas di Indonesia untuk memberikan pandangan sehingga RUU KUHP menjadi lebih baik lagi. "Saya sengaja mengundang para pakar hukum pidana untuk memberikan pandangannya, sehingga RUU KUHP bisa menjadi lebih kredibel," tutur Yasonna, Kamis (12/7/2018).
Menkumham tak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada para pakar hukum pidana yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menyempurnakan RUU KUHP, agar menjadi lebih baik. "Nanti bila kita sudah berhasil menyelesaikan (RUU) ini, kita perlu tim untuk menjelaskan kepada para penegak hukum tentang RUU ini," kata Yasonna. "RUU KUHP yang menjadi sebuah legacy kita bersama, yang menjadi mimpi besar dari puluhan tahun lalu, menjadi capaian kita bersama," tutupnya.
Beberapa narasumber yang hadir pada kegiatan ini diantaranya Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan), Prof. Dr. Enny Nurbaningsih (Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional), Prof. Dr. Barda Nawawi Arief (Universitas Diponegoro), Prof. Harkristuti Harkrisnowo (Universitas Indonesia), serta Prof. Eddy Os Hiariej (Universitas Gadjah Mada), dan belasan narasumber lainnya.
Kegiatan yang bertemakan 'Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian dan Pelayanan Hukum Bagi Masyarakat' ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Teks: Tedy/ Foto: Windi)
