Bangun Persatuan demi Pengelolaan Keuangan yang Baik

WhatsApp Image 2020 02 19 at 15.27.47

Surakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus berupaya membangun pondasi kepercayaan (trust) yang baik di mata publik. Selain kepercayaan, menurut Sekretaris Jenderal, Bambang Rantam Sariwanto semangat persatuan juga merupakan pondasi dasar dalam melakukan pengelolaan keuangan yang baik.

“Semangat integrated (persatuan) kita yang harus terus dibangun. Bukan pekerjaan saudara saja yang baik, tetapi semua (juga harus baik). Sehingga menghasilkan output dan outcome yang baik bagi Kemenkumham,” kata Bambang saat memberikan sambutan pada pembukaan Rekonsiliasi Nasional (Rekonnas) Data Laporan Keuangan Semester II TA 2019 Tingkat Unit Eselon I.

Mengelola keuangan yang baik dapat dicerminkan dengan diterimanya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2019. “Ini yang (harus) kita upayakan, sehingga Kemenkumham menjadi maju dan berkelas dunia,” katanya, Selasa (18/02/2020) sore.

Kegiatan rekonnas yang melibatkan 191 peserta ini merupakan penyusun laporan keuangan tingkat unit eselon I dan kementerian. Bambang berpesan kepada seluruh peserta agar dapat menguasai materi dalam pengelolaan keuangan yang baik. “Mari kita buktikan bersama-sama bahwa saudara-saudara semua merupakan SDM unggul Kemenkumham yang mampu menghasilkan opini WTP bagi laporan keuangan Kemenkumham,” tandas Bambang.

Sebelumnya, Kepala Biro Keuangan, Wisnu Nugroho Dewanto dalam laporannya mengatakan kegiatan ini diikuti oleh seluruh penyusun laporan keuangan (operator SAIBA) dan penyusun laporan barang milik negara (operator SIMAK-BMN) tingkat eselon I dan kementerian, serta didampingi oleh pejabat yang membawahi keuangan dan barang milik negara.

Beberapa waktu yang lalu, kata Wisnu, telah dilaksanakan kegiatan Rekonnas Data Laporan Keuangan antara penyusun laporan keuangan tingkat kantor wilayah (kanwil) dengan pembina eselon I-nya masing-masing. “Hasil kegiatan tersebut dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi oleh 33 kanwil dengan 9 DIPA unit eselon I yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang bertanggungjawab,” kata Wisnu. (Budi, Tedy, foto: Zeqi)

WhatsApp Image 2020 02 19 at 15.27.46

WhatsApp Image 2020 02 19 at 15.27.47 2

WhatsApp Image 2020 02 19 at 15.27.47 1

 

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .