Kakanwil dan Kadiv, Jadilah Problem Solver

DSC 6167

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Divisi (Kadiv) sebagai perwakilan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di daerah, harus mampu dan kompeten dalam melaksanakan tugas fungsi di wilayahnya masing-masing. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan Kakanwil dan Kadiv harus mampu menjadi problem solver dari tiap permasalahan yang terjadi di wilayah.

Saat menutup Rapat Kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham 2019, Yasonna menegaskan bahwa Kakanwil dan Kadiv sebagai perpanjangan tangan dari Menkumham dan Kemenkumham di wilayah, harus mampu mengukur kompetensi dan kemampuan. “Saya mengharapkan agar saudara-saudara terus bekerja keras dan tetap produktif dalam bekerja secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif,” kata Laoly, Rabu (20/11/2019).

Rapat kerja ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk terus memperbaiki kualitas kinerjanya ke arah yang lebih baik lagi. “Kinerja jajaran Kemenkumham dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ujar Menkumham. “Perubahan pola budaya kerja dari manual menjadi birokrasi digital, juga terlihat di beberapa aspek pelayanan publik dan kegiatan administratif,” tambahnya di Hotel Sultan Jakarta.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, dalam laporan visualnya menjelaskan dalam rapat kerja kali ini telah dilakukan pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh Kakanwil dan Kadiv, dengan materi evaluasi yang meliputi Computer Assissted Test (CAT), pelaksanaan reformasi birokrasi, dan isu aktual.

Evaluasi capaian target kinerja tahun 2019, lanjut Bambang, dan pembahasan action plan pelaksanaan target kinerja tahun 2020 yang telah disusun oleh Kakanwil dan para Kadiv, telah dilakukan pembahasan dengan para Staf Ahli Menteri dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I selaku pemangku program. “Tadi malam kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan Pimpinan Tinggi Madya terkait isu aktual dan program-program prioritas unit eselon I,” kata Bambang. (Tedy, foto: Zeqi)

DSC 6072

DSC 6086

DSC 6099

DSC 6205

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .