Kemenkumham Menjawab Tuntutan Publik Lewat SDM Digital

2019 11 18 Raker 1

Jakarta - Tantangan besar saat ini yang harus dijawab adalah tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah saat ini harus benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat, mampu merespon kebutuhan masyarakat secara cepat, tepat, dan akuntabel. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berusaha menjawab tuntutan itu dengan mewujudkan transformasi sumber daya manusia (SDM) digital.

Lalu mengapa harus SDM digital? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, mengatakan karena teknologi adalah benda mati dan hanya berupa alat bantu (tools), yang mampu bertransformasi menggerakkan roda organisasi ke arah yang lebih maju adalah SDM-nya. “Harapan besar bagi kami, seluruh SDM jajaran Kemenkumham agar dapat bertransformasi secara digital dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Yasonna, Senin (18/11/2019) malam.

“Disinilah dibutuhkan peran teknologi yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi agar berjalan lebih cepat, efektif, efisien, dan menghasilkan target-target secara produktif baik dari sisi output maupun outcome-nya,” ujar Yasonna saat membuka Rapat Kerja Transformasi Pengelolaan dan Supervisi Kinerja Kemenkumham Semester II Tahun 2019 di Hotel Sultan Jakarta.

Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, mengatakan rapat kerja ini dilaksanakan dalam rangka pengendalian capaian target kinerja tahun 2019, sekaligus mempersiapkan rencana kerja satu tahun maupun lima tahunan yang selaras dengan visi misi serta arahan Presiden Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, lanjut Bambang, maka tema dari rapat kerja kali ini adalah “Tranformasi SDM Digital untuk Meraih Kinerja PASTI”. “Tema tersebut menggambarkan bahwa SDM Kemenkumham yang telah mengimplementasikan e-government dan sedang bertransformasi dari SDM birokrasi konvensional kepada SDM birokrasi digital, sehingga mampu memberikan pelayanan dan kinerja terbaik bagi masyarakat, bangsa dan negara,” ucap Bambang.

Selain melakukan rapat kerja, pada malam ini juga dilakukan peresmian Kemenkumham Corporate University untuk SDM Kemenkumham yang unggul, penyerahan hasil piagam penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dari Plt. Kepala Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP), Iswan Elmi.

Iswan mengatakan, pencapaian ini bukanlah suatu perkara mudah dan layak diapresiasi. “Takkan mungkin tercapai tanpa adanya perhatian dari pimpinan. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi kepada Menkumham, Inspektur Jenderal, dan Auditor,” ucap Iswan. “Dalam lingkungan strategis pemerintah, APIP diharapkan dapat menjadi mitra bagi pengambil kebijakan dalam mengambil isu strategis,” tambahnya. (Tedy, foto: Zeqi)

2019 11 18 Raker 2

2019 11 18 Raker 3

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .