Pantau Kesiapan Pilpres dan Pileg 2019, DPR Kunjungi Lapas Klas I Surabaya

surabaya1

Sidoarjo -  Komisi III dan Komisi II DPR-RI melakukan Kunjungan Kerja ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Surabaya. Kunjungan Kerja ini dalam rangka menggali kesiapan lapas/ rutan untuk menyambut pelaksanaan pemilihan presiden dan legislatif 2019. Rombongan di sambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur,  Susi Susilowaty beserta jajaran dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja di Aula Lapas Klas I Surabaya (6/11/2018). Kunjungan kerja DPR  ini dilaksanakan dalam Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018- 2019.

Dalam paparannya Susi Susilowaty menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan antaranya dengan mengeluarkan Surat permohonan fasilitatif pendataan pemilih di Lapas dan Rutan se-Jawa, Surat persiapan pelaksanaan PEMILU tahun 2018,  Surat percepatan pendaftaran DPT bagi tahanan/Narapidana Jawa Timur Tahun 2018 dan Surat tentang Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 kepada Kepala Lapas/ LPKA/ Rutan/ Cabang Rutan.

Walau demikian menurut Susi, masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain sebagian Waga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tidak dapat menunjukkan KTP Elektronik, NIK maupun surat keterangan dari Dispendukcapil; tidak semua WBP dapat dimintakan KTP Elektronik dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) karena belum terekam dalam data Base Dispendukcapil; Terdapat WBP yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu;  Pemindahan WBP secara berkala dari satu Lapas/ Rutan ke Lapas/Rutan lainnya atau dari dan keluar Jawa Timur serta masih terdapat WBP yang berasal dari luar daerah (luar provinsi/ kabupaten/kota). Sehingga KPUD kesulitan menetapkan sebagai DPT.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Kanwil Kemenkumham Jatim telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan KPUD untuk mendaftarkan WBP agar dimasukkan dalam DPT, melakukan koordinasi dengan Dispendukcapil untuk mendata WBP yang tidak mempunyai KTP Elektronik. Tujuannya agar Dispendukcapil menerbitkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan (Suket) kepada WBP yang bersangkutan, selain itu juga melakukan kerjasama dengan Dispendukcapil Kabupaten/ Kota untuk melakukan perekaman KTP Elektronik.

Rapat Kerja ini dihadiri oleh, Dr.Ir. H. Adies Kadir (F.Partai Golkar);  Didik Mukrianto ( F.Demokrat); Wihadi Wiyanto (F.Partai Gerindra) Arteria Dahlan (F.PDI Perjuangan) serta Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali ( F.Partai Golkar), Bawaslu Jatim, KPU Jatim,  Perlinduangan anak dan perempuan Prov. Jawa Timur. (Ria, Meidy, Ed: Komar)

surabaya2

surabaya 3

surabaya 4

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .