Transformasi Digital Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi SiRUP

2019 11 13 RUP BMN 1

Jakarta - Perkembangan teknologi informasi membuka kesempatan dalam percepatan roda penyelenggaraan pemerintahan. Dalam bidang pengadaan barang/jasa (PBJ), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
berkomitmen melakukan transformasi digital melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk meningkatkan kecepatan, kepastian, dan akuntabilitas PBJ.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto, menjelaskan bahwa proses PBJ telah dimulai sejak tahap perencanaan dan penganggaran. Peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sangat penting, terutama ketaatan penggunaan aplikasi SiRUP.

"Peran KPA sangat penting yaitu ketaatan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SiRUP sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga proses pengadaan menjadi terencana," ujar Bambang dalam acara pembukaan Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Tahun 2020 di lingkungan Kemenkumham, Rabu (13/11/2019).

Bambang menjelaskan, transformasi digital yang dilakukan Kemenkumham telah sejalan dengan pesan Presiden Joko Widodo dalam Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2019. Presiden menghimbau setiap kementerian dan lembaga melakukan PBJ tepat waktu, sehingga tidak menghambat daya dorong APBN. Selain itu, aplikasi SiRUP juga mendukung Perpres Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bertempat di Crowne Plaza Hotel Jakarta, kegiatan yang diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan operatur SiRUP ini diharapkan mampu memberikan perubahan positif bagi Kemenkumham. "Saya yakin kita akan berusaha lebih keras, sehingga Kemenkumham mendapatkan penilaian lebih baik dalam kepatuhan pengisian aplikasi SiRUP yang merupakan instrumen dalam percepatan proses PBJ," tutur Bambang.

Senada dengan Bambang, Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara, Haris Sukamto, mengatakan penyusunan RUP tahun 2020 merupakan langkah akuntabel dan transparan penggunaan anggaran. "Melalui pengumuman RUP (pada SiRUP) dapat mempercepat pelaksanaan PBJ yang sesuai dengan penyusunan rencana pengadaan," jelas Haris. (Christo, foto: Tedy)

2019 11 13 RUP BMN 2

2019 11 13 RUP BMN 3

2019 11 13 RUP BMN 4

2019 11 13 RUP BMN 5

Info Kontak

Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia-12940

Telp. : 021-5253004

email : .